Wagub Sulsel Dorong TPID Jaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Iduladha 2026

Kamis, 7 Mei 2026, Jam : 12.30 WITA

Redaksi

MAKASSAR,HnmIndonesia.com– Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menginstruksikan seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat stabilitas harga dan pasokan pangan strategis di wilayahnya.

Instruksi tersebut disampaikan Fatmawati saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/5/2026). Pertemuan yang bertema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Iduladha Tahun 2026” ini dihadiri Forkopimda, kepala daerah se-Sulsel, instansi vertikal, OPD, dan seluruh anggota TPID.

Fatmawati menegaskan, momen Iduladha berpotensi mendongkrak permintaan sejumlah komoditas pangan strategis. Karena itu, langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini agar harga tetap terkendali dan distribusi berjalan lancar.

“HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” ujar Fatmawati.

Ia menekankan, koordinasi antarwilayah menjadi kunci. Daerah yang defisit komoditas harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus untuk menstabilkan pasokan. “Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” tegasnya.
Inflasi Sulsel Berhasil Ditekan
Fatmawati mengungkapkan, Sulawesi Selatan sempat mengalami tekanan inflasi tinggi pada awal 2026. Februari lalu, inflasi Sulsel menyentuh 6,13% (yoy), masuk kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi nasional.

Namun, berdasarkan rilis BPS per 4 Mei 2026, inflasi Sulsel berhasil ditekan menjadi 2,68% (yoy) dan kembali masuk rentang target nasional 2,5%±1%.

“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama,” katanya.

Capaian ini disebut sebagai bukti efektivitas koordinasi Pemprov, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pengendalian harga.

Meski inflasi melandai, beberapa komoditas masih butuh perhatian serius. Fatmawati menyebut cabai rawit, cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut, hingga udang basah sebagai komoditas yang harus diawasi.

Data ketahanan stok menunjukkan, cabai rawit hanya cukup untuk 3 hari, gula pasir 31 hari, dan cabai besar 34 hari. Sementara itu, beras masih aman untuk 408 hari, bawang merah 384 hari, bawang putih 72 hari, dan daging sapi 220 hari.

Menghadapi kondisi ini, Fatmawati meminta TPID kabupaten/kota segera menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), memperkuat distribusi, dan mengoptimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk operasi pasar murah sesuai regulasi.

Pemprov Sulsel juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan, revitalisasi cold storage milik pemerintah daerah, hingga penguatan data neraca pangan berbasis digital.

Program tersebut diharapkan memperkuat ketahanan pangan daerah dan menjaga stabilitas harga hingga akhir tahun.

Fatmawati berharap seluruh TPID menyusun langkah taktis berbasis data dan pengalaman penanganan HBKN sebelumnya. Targetnya, inflasi tetap stabil demi menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulsel.