Pemprov Sulsel Fokuskan RKPD 2027 pada Penurunan Stunting dan Perlindungan Kelompok Rentan

Selasa 22 April 2026, 16:23 WITA

Redaksi

MAKASSAR, hnmindonesia.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan percepatan penurunan stunting serta penguatan perlindungan kelompok rentan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Langkah tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tematik Stunting, Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Lansia yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 22 April 2026.

Forum ini menjadi tahapan strategis untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus memperkuat integrasi perencanaan berbasis data agar program pembangunan berjalan lebih terukur, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, mengatakan kualitas sumber daya manusia menjadi penentu utama pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

“Capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, tetapi tantangan pembangunan manusia belum selesai. Karena itu isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia memaparkan, sejumlah indikator pembangunan Sulsel menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 7,43 persen atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 juga berada di angka 4,45 persen.

Sementara di sektor kesehatan, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024 turun menjadi 23,3 persen atau menurun 4,1 poin persentase dibanding tahun sebelumnya.

Meski demikian, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia masih membutuhkan intervensi yang lebih tajam, terutama karena Sulawesi Selatan mulai memasuki era ageing population atau meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia.

“Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati dan diberdayakan,” kata Irawan.

Menurutnya, kondisi itu menuntut perubahan pendekatan pembangunan, dari sekadar pemenuhan layanan dasar menuju penguatan layanan jangka panjang dan pemberdayaan kelompok rentan secara produktif.

Ia juga menjelaskan agenda tersebut berkaitan langsung dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), serta indikator perlindungan anak.

Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53. Sementara Indeks Ketimpangan Gender (IKG) masih menggunakan data 2024 sebesar 0,365 karena data 2025 belum dirilis.

Melalui Rakortek ini, Pemprov Sulsel mendorong sinkronisasi target pembangunan daerah dengan prioritas provinsi dan nasional agar program 2027 berbasis kebutuhan spesifik daerah dan lebih tepat sasaran.

“Seluruh program Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab persoalan pembangunan secara konkret. Kebutuhan anak, perempuan, dan kelompok rentan harus teridentifikasi dengan baik serta terakomodasi secara komprehensif dalam dokumen perencanaan,” ujarnya.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menambahkan forum tersebut menjadi tahapan awal menuju penyusunan rancangan awal RKPD 2027 yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang provinsi.

“Rakortek ini sekaligus menegaskan komitmen Sulsel memperkuat pembangunan inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.