MAKASSAR, HnmIndonesia.com – Di tengah dinamika politik dan tuntutan publik yang kian kritis, integritas lembaga legislatif kini berada di bawah mikroskop masyarakat. Menyadari hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mengambil langkah proaktif untuk memperkuat fondasi kelembagaan mereka. Bertempat di Ballroom Hotel Aryaduta, Makassar, pada Minggu (12/4/2026), para wakil rakyat ini berkumpul bukan sekadar untuk seremoni, melainkan untuk membedah instrumen tata kelola pemerintahan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Penguatan Kapasitas DPRD dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel”.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Sekretariat DPRD Luwu bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Makassar (UIM) Al-Ghazali ini, menjadi oase pengetahuan bagi para legislator untuk mempertajam fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.

Transparansi bukan sekadar slogan di atas kertas. Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu, hal ini adalah napas pembangunan. Bupati Luwu, Patahudding, melalui sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Muhammad Rudi, menekankan bahwa profesionalisme anggota dewan adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya good governance.

“Dunia berubah, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih tidak bisa lagi ditunda. Bimtek ini adalah jawaban strategis untuk memastikan setiap rupiah dari pajak rakyat dikelola dengan penuh integritas,” tegas Muhammad Rudi di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.

Rudi menambahkan bahwa sinergi antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) adalah “dua sisi mata uang” yang tidak boleh terpisahkan. Jika salah satunya tumpul, maka roda pembangunan akan pincang. Menurutnya, pemahaman yang sama mengenai akuntabilitas akan meminimalisir potensi penyimpangan dan mempercepat eksekusi kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Di sisi lain, Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, menyoroti realitas pahit yang dihadapi banyak daerah saat ini: keterbatasan kapasitas fiskal. Dengan ruang gerak anggaran yang terbatas, setiap kebijakan harus dipastikan “tepat sasaran dan tanpa kebocoran”.

“Tantangan kita ke depan semakin berat. Kita tidak punya kemewahan untuk membuang-buang anggaran pada program yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan harus diperketat, dan itu hanya bisa dilakukan jika kita memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni,” ujar Ahmad Gazali dengan nada optimis.

Ia mengajak seluruh rekannya di parlemen untuk menjadikan Bimtek ini sebagai momentum transformasi diri. Baginya, status sebagai anggota dewan bukan hanya soal kursi kekuasaan, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan melalui kinerja yang terukur dan transparan.