DPR RI Pastikan Revisi UU Pemilu Tak Lepas dari Suara Daerah

Sabtu 27 September 2025

Oleh: Adi Barapi

LUWU TIMUR, hnmindonesia.com, – Anggota Komisi II DPR RI, H.M. Taufan Pawe, menegaskan bahwa suara daerah akan menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Hal ini ia sampaikan saat hadir sebagai narasumber utama dalam Forum Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, yang digelar Bawaslu Luwu Timur di Malili, Sabtu (27/9/2025).

“Forum ini bukan sekadar seremonial. Semua masukan dari daerah, termasuk dari Luwu Timur, akan kami bawa ke Komisi II DPR RI sebagai dokumen resmi untuk menjadi bahan pembahasan revisi UU Pemilu,” tegas Taufan.

Ia menilai penguatan kewenangan Bawaslu menjadi salah satu agenda strategis dalam memperbaiki sistem kepemiluan ke depan. Bawaslu, menurutnya, tidak cukup hanya memberi rekomendasi, tetapi perlu memiliki keputusan yang mengikat agar pengawasan lebih efektif.

Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, menyebut kehadiran Komisi II DPR RI sebagai kesempatan berharga bagi daerah untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait demokrasi dan kepemiluan. “Kita menganut sistem demokrasi keterwakilan. Kehadiran Pak Taufan Pawe memastikan suara daerah ikut memberi warna dalam revisi UU Pemilu,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Luwu Timur, H. Bahri Suli, mewakili Bupati, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu adalah investasi demokrasi jangka panjang. Pemkab, lanjutnya, berkomitmen menjaga koordinasi dengan Bawaslu dan KPU serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Selain Taufan Pawe, forum ini juga menghadirkan narasumber Dr. Mirfan (Tim Pemeriksa Daerah DKPP Sulsel) dan Robby Robert Repi (Peneliti Indonesian Public Institute). Keduanya menekankan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat sipil untuk mencegah pelanggaran, termasuk praktik politik uang dan netralitas ASN.

Forum ditutup dengan dialog interaktif, di mana sejumlah isu krusial mencuat sebagai rekomendasi daerah untuk DPR RI dalam proses legislasi mendatang.