Pemkab Luwu Timur Gelar Pendampingan Reformasi Birokrasi 2025 di Makassar

Jumat 21 November 2025 | 10:23 WITA

Oleh: Indra Gunawan | Editor: Adi Barapi

MAkASSAR, hnmindonesia.com, – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan melalui kegiatan Pendampingan Penguatan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025. Agenda ini berlangsung selama dua hari, 21–22 November 2025, di Hotel Gammara, Makassar, dengan melibatkan 79 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lutim.

Hadir sebagai narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Canggih Angga Wicaksono memberikan materi dan arahan teknis terkait penyempurnaan implementasi RB di daerah.

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas layanan publik.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar agenda tahunan, tetapi instrumen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam setiap langkah penguatan RB.

Kegiatan pendampingan ini turut dikawal oleh Kabag Organisasi Setda Lutim, Zaenab, bersama panitia dan seluruh peserta.

Sementara itu, Ketua Panitia Adam menuturkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2024. “Indeks RB Lutim pada 2024 berada di angka 76,12 dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Meski demikian, masih diperlukan berbagai upaya untuk mendorong perbaikan secara berkesinambungan,” jelasnya.

Selama kegiatan, para peserta menerima pendampingan teknis, mengikuti sesi diskusi evaluatif, serta memperdalam pemahaman mengenai komponen RB, termasuk Reformasi Birokrasi Tematik yang menjadi prioritas nasional.

Melalui pendampingan ini, Pemkab Luwu Timur mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, memperkuat pelaksanaan RB di seluruh unit kerja, dan mengoptimalkan capaian indeks reformasi birokrasi secara berkelanjutan.