Pemkab Lutim Gelar Rakor TPKD, Mantapkan Strategi Turunkan Kemiskinan

Jumat 21 November 2025 | 14:23 WITA

Oleh: Indra Gunawan | Editor: Adi Barapi

LUWU TIMUR, hnmindonesia.com, –Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025). Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Bumi Batara Guru.

Rakor tersebut membahas evaluasi program penanganan kemiskinan selama tahun berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi di lapangan, serta merumuskan strategi kolaboratif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Lutim sesuai visi pembangunan daerah.

“Penanganan kemiskinan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika tata kelolanya benar, maka hasil dan dampaknya bagi masyarakat juga akan positif,” ujar Kamal.

Ia menjelaskan, Kabupaten Lutim memiliki dua kekuatan ekonomi besar yang perlu dimaksimalkan, yaitu sektor pertanian di wilayah barat dan pertambangan di wilayah timur. Menurutnya, kedua sektor tersebut dapat menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kamal juga menyampaikan bahwa pada tahun 2024, angka kemiskinan Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa daerah lain di Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan. Ia menekankan pentingnya peningkatan akurasi pendataan tenaga kerja sebagai salah satu kunci perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama semua pihak dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Camat dan pemerintah desa harus mengenali warganya dan memastikan datanya masuk dalam sistem,” tegasnya.

Dalam paparannya, Kamal menyebut bahwa angka kemiskinan di Lutim diperkirakan masih berada pada kisaran 21 ribu jiwa, dan secara optimistis dapat ditekan hingga 5 persen sejalan dengan target pembangunan 2025–2030 yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing SDM dan kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut menyampaikan data terbaru kemiskinan berdasarkan survei Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas kebutuhan makanan minimal 2.100 kalori per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti sandang dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Lutim mencapai sekitar 18,55 ribu orang dengan persentase 5,78 persen. Harta menambahkan bahwa tren kemiskinan Lutim mengalami penurunan pada 2018–2020 namun berfluktuasi pada periode 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman serta tingkat keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, sulit menilai apakah program yang berjalan sudah efektif atau belum,” jelasnya.

Rakor TPKD ini dihadiri berbagai unsur terkait, mulai dari OPD teknis, para camat, perwakilan ATR/BPN Lutim, PLN ULP Malili, Baznas Lutim, PT CLM, serta perwakilan BRI KCP Malili dan Bank Sulselbar Cabang Malili.