BPK RI Sulsel Apresiasi Kebijakan Penggratisan Retribusi Pemkab Luwu Timur

Senin 17 Oktober 2025 | 10:23 WITA

Oleh: Indra Gunawan – Editor: Adi Barapi

LUWU TIMUR, hnmindonesia.com, – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Selatan. Dalam exit meeting penyampaian hasil pemeriksaan, BPK menilai kebijakan pemerintahan Bupati Irwan Bachri Syam dan Wakil Bupati Puspawati Husler yang menggratiskan sejumlah retribusi daerah telah memberikan dampak positif bagi pelayanan publik.

Pengendali Teknis BPK RI Sulsel, Nila Syahrinda Syahrir, menyampaikan pujian tersebut saat bertemu Bupati Irwan di Ruang Kerja Bupati, Senin (17/10/2025). Menurutnya, kebijakan penggratisan retribusi di Rusunawa Sumasang, destinasi wisata, hingga parkir RSUD I Lagaligo merupakan langkah progresif yang tetap harus diawasi agar berjalan sesuai ketentuan.

Selama 60 hari pemeriksaan, sejak September hingga November, Tim BPK menelaah Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Pemeriksaan difokuskan pada empat aspek, yaitu: regulasi, perencanaan dan penganggaran, penetapan dan pemungutan, serta penagihan piutang dan penyetoran.

Nila menyebut, sejumlah catatan dan rekomendasi disampaikan kepada Pemkab Luwu Timur, terutama terkait optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak, termasuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengelolaan retribusi di RSUD I Lagaligo.

Menanggapi laporan tersebut, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi atas kerja Tim BPK RI Sulsel. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan akan menjadi acuan penting dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

“Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami agar sistem pengelolaan pajak dan retribusi semakin akuntabel dan optimal,” ujar Bupati Irwan.

Bupati juga menginstruksikan OPD terkait seperti Bapenda dan Inspektorat untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

Exit meeting ini menandai berakhirnya rangkaian pemeriksaan lapangan. Pemkab berharap tindak lanjut yang cepat dapat memperkuat pengelolaan PAD dan mendorong pembangunan daerah.

Hadir dalam pertemuan ini Plt Sekda Ramadhan Pirade, Plt Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BKAD Muhammad Said, Direktur RSUD I Lagaligo dr. Irfan, Kepala Inspektorat Dohri As’ari, dan Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Helmi Kahar.