Senin 6 Februari 2022/ 13:37 WITA
Oleh: Marwan Simalla
Luwu, Sulsel - Kesatuan Bangsa-Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan mulai melakukan pemetaan daerah rawan konflik selama pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, Maret mendatang.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Luwu, Kamal mengatakan menjelang pelaksanaan pilkades serentak, Kesbangpol bersama TNI-Polri mulai melakukan deteksi dini desa yang rawan terjadi konflik. Selain deteksi dini, Kesbangpol juga menyiapkan upaya antisipasi dan preventif jika terjadi konflik antar pendukung calon kepala desa.
"Tim kami Sementara ke lapangan dan berkoordinasi dengan Polisi dan TNI mencari data terkait potensi konflik saat pelaksanaan pilkades Luwu maret mendatang. Kami sarankan kepada panitia harus fair dalam kepanitian dan tidak mengintimidasi, jangan justru panitia yang jadi pemicu terjadinya konflik," kata Kamal, kepada HNM Indonesia, Senin (6/2/2022).
Kamal menyinggung panitia Pilkades Desa Padang Kamburi yang diprotes warga lantaran memasukkan 64 warga yang tidak bersomisili di desa setempat ke Daftar Pemilih Sementara atau DPS. Alasannya kata dia, protes ini bisa saja berimbas pada pelaksanaan pilkades yang rawan terjadi konflik.
" Kami akan undang dinas terkait untuk membahas masalah ini. Ini menjadi penting untuk kita duduk bersama mencari solusinya, kita tidak mau pilkades diciderai oleh kepentingan kelompok tertentu," ujarnya.
Meskipun panitia pilkades bersikap netral, Rahman berharap tidak ada panitia yang justru menjadi pemain dalam pertandingan ini.
Sebelumnya panitia pilkades Desa Padang Kamburi diprotes terkait 64 orang warga eksodus yang dimasukkan dalam DPS untuk disahkan dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Protes warga ini didasari Peraturan Bupati Luwu nomor 146 tahun 2017 yang menyebutkan warga yang tidak lagi bersomisili, tidak dibenarkan menggunakan hak pilihnya di desa setempat. Sementara 64 orang warga tadi, tidak menetap dan berdomisili di Padang Kamburi.